Munir dibunuh 20 tahun lalu: Komnas HAM lanjutkan penyelidikan, periksa Suciwati dan Usman Hamid

Munir dibunuh 20 tahun lalu Komnas HAM lanjutkan penyelidikan, periksa Suciwati dan Usman HamidMunir dibunuh 20 tahun lalu Komnas HAM lanjutkan penyelidikan, periksa Suciwati dan Usman Hamid

Nagaliga.news – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melanjutkan proses penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dalam kerangka pelanggaran HAM berat, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Pada Jumat (15/03), Komnas HAM mulai memeriksa Suciwati, istri mendiang Munir, dan eks anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Usman Hamid.

Sementara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM Berat.

“Kasus pembunuhan keji terhadap Munir jelas bukanlah tindak pidana biasa (ordinary crimes),” demikian pernyataan KASUM, Jumat (15/03) sore. Hingga Jumat (15/03) sore, belum ada keterangan resmi Komnas HAM tentang proses pemeriksaan Suciwati dan Usman Hamid ini.

Usai diperiksa, Suciwati mendesak segera dibentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pembunuhan suaminya.

“Segera bentuk pengadilan HAM, tentunya itu yang menjadi akhir dari apa yang kita tuntut,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (15/03).

Sementara Usman Hamid mengatakan dia meyakini bahwa pembunuhan Munir bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Hal itu didasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan, dalam penyelidikan oleh TPF kasus pembunuhan ini yang dibentuk pemerintahan Presiden SBY.

“Ada [fakta yang disampaikan], semoga [fakta tersebut] berpengaruh besar dalam arti memenuhi harapan untuk mencapai satu kesimpulan bahwa ini memang pelanggaran berat HAM,” kata Usman Hamid.

“Ada unsur serangan sistematis, ada serangan yang secara lebih luas ditujukan pada para aktivis ketika itu,” tambahnya.

Siapa yang membunuh Munir?

Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan ke Belanda pada 7 September 2004, dan hasil otopsi membuktikan ada racun arsenik dalam tubuhnya.

Tiga orang telah diadili, seorang eks pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto serta mantan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR.

Namun proses persidangan ini tidak menyentuh terduga aktor utamanya, seperti diungkap laporan tim pencari fakta kasus ini, dan disuarakan oleh para pegiat HAM.

Dalam kasus pembunuhan Munir, Muchdi ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, tetapi dia dinyatakan bebas oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan pada akhir 2008.

Sementara, Pollycarpus – meninggal 17 Oktober 2020 – yang divonis bersalah dan dihukum penjara 14 tahun, kemudian dibebaskan secara bersyarat dan bebas tiga tahun lalu.

Usman Hamid mengaku ditanya komisioner Komnas HAM seputar sosok Pollycarpus Budihari Priyanto dan sejumlah nama lain dalam peristiwa ini.

Usman juga ditanya proses dan hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan Munir. Husman  mengaku pula ditanya tentang kedekatannya dengan almarhum Munir.

Usman dan Suciwati diperiksa sebagai tindak lanjut dari keputusan Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus pembunuhan Munir.

Tim ad hoc ini dibentuk Komnas HAM pada 20 September 2022 setelah muncul desakan para pegiat HAM agar kasus pembunuhan Munir dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat itu dianggap penting, karena kasusnya akan dinyatakan kedaluwarsa, dua tahun silam.

Sesuai KUHP, tuntutan perkara dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara semur hidup akan kedaluwarsa setelah 18 tahun.

Ini artinya upaya mengungkap siapa aktor utama kasus pembunuhan ini akan berakhir tahun 2022 lalu. Hal itu karena perkaranya masuk kategori pembunuhan berencana biasa.

Semula ada perbedaan pendapat di antara komisioner Komnas HAM apakah kasus pembunuhan ini bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Dilatari kenyataan itulah, Komnas HAM lantas membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, pada pertengahan Agustus 2022 lalu.

Hal itu diputuskan dalam sidang paripurna khusus Komnas HAM, Jumat, 12 Agustus 2022, oleh komisioner periode sebelumnya.

Para pegiat HAM meyakini kasus Munir sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Mereka menganggap pembunuhan Munir sudah memenuhi kriteria “sistematis” dan “meluas” seperti diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Dari unsur sistematis, demikian pegiat HAM, terlihat kesimpulan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus ini bahwa “ada permufakatan jahat” di baliknya.

Adapun unsur meluas, tidak bisa dilihat dari angka-angka atau jumlah korban, tetapi dapat dilihat dari dampak pembunuhan Munir, kata pegiat HAM Al Araf.

Ini dilakukan guna memetakan seberapa jauh saksi tersebut mengetahui peristiwa pembunuhan Munir.

Komnas HAM akan memeriksa puluhan saksi tersebut, di antaranya Suciwati dan Usman Hamid, yang telah diperiksa pada 15 Maret 2024.

Mereka juga menyatakan mulai mengumpulkan alat-alat bukti terkait kasus tersebut.

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM Berat.

“Kasus pembunuhan keji terhadap Munir jelas bukanlah tindak pidana biasa (ordinary crimes),” demikian pernyataan KASUM, Jumat (15/03)sore.

Alasannya, kasus ini melibatkan aktor negara seperti pihak Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN), kata KASUM.

Dengan demikian, muatan kejahatannya bersifat struktural dan sistematis, demisian isi rilis tersebut.

“Kasus pembunuhan Munir dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) atau pelanggaran HAM yang berat (gross violations of human rights). Bahkan dinilai sebagai kejahatan yang amat serius (the most serious crimes) seperti kejahatan melawan kemanusiaan (crimes against humanity),” paparnya.

Lebih lanjut, KASUM mendesak Komnas HAM agar transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan penyelidikan kasus ini.

“Keterbukaan dalam proses penyelidikan harus dikedepankan,” kata mereka.

Kepada Presiden Joko Widodo, para pegiat HAM ini meminta agar dia memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menjalankan mandat konstitusionalnya.

“Yaitu menindaklanjuti proses penyelidikan Komnas HAM dalam kerangka penyelesaian Pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir,” kata mereka.

KASUM juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janjinya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat termasuk kasus Pembunuhan Munir.

“Pemerintah dan DPR harus segera membentuk Pengadilan HAM untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam hal ini,” demikian KASUM.

Dalam berbagai kesempatan, petinggi kepolisian menyatakan mereka akan mengungkap dalang kematian Munir apabila sudah mendapatkan bukti dan fakta hukum baru.

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *